Happy Mother’s Day

Hari ini saya mau ngucapin selamat hari ibu untuk seluruh ibu di dunia, termasuk ibu kandung saya tentunya dan ibu-ibu orang lain yang sudah menjadi seperti ibu pada saya.

Mungkin ucapan saya ini tak tersampaikan.. Namun saya berharap saya bisa menunjukkan rasa sayang saya bukan hanya dengan ucapan seperti ucapan pada hari ini, tapi lebih kepada perbuatan… Mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan…

Happy mother’s day…
^^

Mother’s Day Comments

Negara Menurut Plato

Hi…

Ni saya upload catatan kuliah Ilmu Negara saya, mengenai Negara menurut Plato (asal mula, tujuan, dsb). Catatan ini dibuat sekitar setahun yang lalu… *nostalgila*

Mudah-mudahan berguna…

Download disini.

Teori Pembagian Kewenangan Dalam Negara

Saya dapat tugas mencari sistem pembagian kewenangan ini… Lumayan susah carinya. Makanya saya mau share, sapa tau berguna buat yang lain.. ^^

Menurut Muhammad Abud Musa’ad[1], ada beberapa sistem pembagian kewenangan:

a. Sistem Residu

Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga Daerah. Sistem ini umumnya dianut oleh negara-negara di daratan Eropa seperti Perancis, Belgia, Belanda dan sebagainya.

Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari Pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan Daerah yang satu berbeda dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi Daerah yang kapasitasnya besar atau sebaliknya terlalu luas bagi Daerah yang kemampuannya terbatas.

b. Sistem Material

Dalam sistem ini, tugas Pemerintah Daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Selain dari tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan Pemerintah Pusat. Sistem ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris dan Amerika Serikat.

Cara ini kurang begitu fleksibel, karena setiap perubahan tugas dan wewenang Daerah baik yang bersifat pengurangan maupun penambahan, harus dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Hal ini tentunya akan menghambat kemajuan bagi Daerah yang mempunyai inisiatif/prakarsa, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkalai, tidak diurus oleh Pemerintah Pusat dan tidak pula oleh Pemerintah Daerah.

Sistem ini pernah diatur oleh Negara Republik Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang no. 22 tahun 1948 dan Staatblad Indonesia Timur no. 44 tahun 1950.

c. Sistem Formal

Dalam sistem ini urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan Undang-Undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi Daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Jadi, urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya, tidak boleh diatur dan diurus lagi oleh Daerah. Dengan perkataan lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya (hierarchische taakafbakening).

d. Sistem Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada Daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari Daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil didalam masyarakat maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri, sebaliknya tugas bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat atau ditarik kembali dari Daerah. Sistem ini dianut oleh Negara Republik Indonesia semasa berlakunya Undang-Undang no. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden no. 6 tahun 1956 (disempurnakan) dan penpres no. 5 1960 (disempurnakan), dan Undang-Undang no. 18 tahun 1965.

---

[1] Muhammad Abud Musa’ad, Penguatan Otonomi Daerah Di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Penerbit ITB, 2002, h.28